Jakarta — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) melayangkan kritik tajam terhadap Program Petani Milenial yang digagas Kementerian Pertanian. Program tersebut dinilai gagal menjawab persoalan mendasar pertanian nasional dan lebih menonjolkan pencitraan ketimbang solusi struktural bagi petani muda di akar rumput.
Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Herianto, menegaskan bahwa sejak awal Program Petani Milenial dibangun dengan narasi bombastis, namun lemah dari sisi basis data, transparansi, dan keberpihakan nyata.
“Program ini terlalu sibuk membangun cerita sukses segelintir petani proyek, sementara jutaan petani muda di desa masih berkutat dengan masalah klasik yang tak pernah selesai,” ujar Herianto, Senin, 29/12.
Narasi Sukses Dinilai Menyesatkan Publik
PP KAMMI menyoroti klaim pemerintah yang menyebut petani milenial mampu meraih pendapatan hingga Rp15–20 juta per bulan (sumber: Media Antara News). Menurut Herianto, klaim tersebut tidak merepresentasikan kondisi mayoritas petani muda dan berpotensi menyesatkan publik.
“Pendapatan tinggi itu hanya dialami kelompok kecil petani binaan yang mendapat modal, alat, dan akses pasar penuh. Tidak bisa dijadikan tolok ukur nasional,” tegasnya.
Narasi tersebut dinilai menutup fakta di lapangan bahwa sebagian besar petani muda masih terhimpit biaya produksi tinggi, harga panen fluktuatif, serta ketergantungan pada tengkulak.
Program Elitis dan Tidak Inklusif
PP KAMMI menilai Program Petani Milenial bersifat elitis karena lebih banyak menyasar anak muda yang telah memiliki lahan, modal, dan akses teknologi. Sementara petani muda tanpa modal awal justru tersisih.
“Petani muda yang tidak punya lahan dan modal akhirnya hanya jadi penonton. Negara seolah hanya memfasilitasi mereka yang sudah siap, bukan yang paling membutuhkan,” kata Herianto.
Klaim Kerja Sama dengan BULOG Dipertanyakan
Selain dinilai tidak inklusif, PP KAMMI juga menyoroti klaim pemerintah terkait kemitraan petani milenial dengan Perum BULOG yang dinilai sebatas narasi tanpa dukungan data kuantitatif yang transparan.
Herianto menegaskan, hingga kini tidak pernah dibuka ke publik data rinci terkait jumlah petani milenial yang benar-benar bermitra dengan BULOG, luas lahan yang dikelola, dan volume panen petani milenial yang diserap BULOG.
“BULOG selalu disebut sebagai solusi pasar bagi petani milenial. Tapi pertanyaannya sederhana: berapa petani milenial yang benar-benar menjual hasil panennya ke BULOG? Datanya tidak pernah dibuka. Ini patut diduga hanya gimmick kebijakan,” tegasnya.
Menurut PP KAMMI, seluruh angka serapan BULOG yang diumumkan ke publik selama ini bersifat agregat nasional, tanpa pemisahan data antara petani umum dan petani milenial.
“Kalau memang petani milenial diklaim sebagai tulang punggung ketahanan pangan, seharusnya datanya bisa ditunjukkan secara spesifik. Tanpa data, klaim kerja sama dengan BULOG hanya narasi normatif,” lanjut Herianto.
Jaminan Pasar dan Pendapatan Tinggi Disebut Ilusi
PP KAMMI menilai klaim pendapatan tinggi petani milenial semakin tidak masuk akal jika akses BULOG di lapangan justru sulit dijangkau petani muda.
“Mayoritas petani muda tetap menghadapi bibit dan obat mahal, harga panen tidak pasti, dan BULOG yang sulit diakses. Di mana letak keberhasilan sistemiknya?” kritik Herianto.
Di banyak daerah, petani muda justru mengaku masih terpaksa menjual gabah ke tengkulak dengan harga rendah karena mekanisme serapan negara tidak berjalan efektif.
Desakan Transparansi dan Audit Publik
PP KAMMI mendesak Kementerian Pertanian dan Perum BULOG untuk membuka data secara transparan dan siap diaudit publik terkait Program Petani Milenial.
“Kami menduga program ini lebih difungsikan sebagai alat pencitraan politik ketimbang kebijakan berbasis data. Negara tidak boleh bermain-main dengan nasib petani dan ketahanan pangan,” tegas Herianto.
PP KAMMI mengingatkan bahwa kegagalan menghadirkan kebijakan yang jujur, transparan, dan inklusif akan memperparah krisis regenerasi petani.
“Jika petani milenial hanya dijadikan angka dan foto seremoni, sementara BULOG tidak benar-benar hadir sebagai penyangga harga, maka ketahanan pangan nasional sedang dibangun di atas ilusi,” tutup Herianto
