JAKARTA, 27 Januari 2026 – Gerakan Anak Muda Indonesia (GAMI) secara resmi menyatakan dukungannya terhadap wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian. Langkah ini dinilai sebagai upaya krusial dalam memperkuat sistem tata kelola negara dan memastikan kepolisian bekerja lebih profesional serta jauh dari tarik-menarik kepentingan politik praktis.
Ketua Umum GAMI, Asogi Akbar, menegaskan bahwa posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden perlu dievaluasi demi efisiensi koordinasi dan penguatan fungsi pengawasan (check and balances).
Alasan Strategis di Balik Transformasi Polri
Dalam pernyataan resminya, Asogi Akbar memaparkan tiga alasan utama mengapa Polri sebaiknya berada di bawah kementerian:
* Penguatan Fungsi Koordinasi dan Kebijakan Strategis
“Selama ini beban Presiden sudah sangat berat. Dengan menempatkan Polri di bawah kementerian, misalnya Kementerian Dalam Negeri atau kementerian baru khusus keamanan, proses pengambilan kebijakan keamanan dalam negeri akan lebih terarah dan terintegrasi dengan kebijakan sipil lainnya,” ujar Asogi.
* Transparansi dan Akuntabilitas Publik
Menurut Asogi, posisi di bawah kementerian akan membuat Polri memiliki ‘buffer’ politik yang sehat. Hal ini memungkinkan lembaga kepolisian fokus pada aspek teknis penegakan hukum, sementara menteri terkait bertanggung jawab secara administratif dan politik di hadapan parlemen (DPR).
* Standarisasi Pelayanan Publik
“Kami di GAMI melihat perlunya standarisasi pelayanan kepolisian di seluruh Indonesia. Di bawah kementerian, evaluasi kinerja bisa dilakukan secara lebih objektif dan rutin, layaknya lembaga negara lain yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sipil,” tambahnya.
Asogi Akbar menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa dukungan ini bukan bermaksud melemahkan institusi Polri, melainkan bentuk kecintaan anak muda agar Polri menjadi institusi yang lebih modern dan dicintai rakyat.
“Polri adalah aset bangsa. Kita ingin polisi yang hebat dalam pelayanan dan kuat dalam penegakan hukum. Transformasi struktural ini adalah jalan menuju Polri yang lebih akuntabel di masa depan,” pungkas Asogi Akbar
