Sumbawa – Gelombang perlawanan rakyat Sumbawa terhadap ekspansi industri tambang kembali menguat. Sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat secara resmi membentuk Koalisi Pagar Samawa (Pengawal Gerakan Samawa), Selasa 28 Januari 2026, di Grand Samawa Hotel, Sumbawa. Koalisi ini lahir sebagai bentuk penolakan terbuka atas rencana pembangunan conveyor tambang Blok Elang Dodo–Batu Hijau yang dinilai mengancam kedaulatan daerah dan masa depan rakyat Sumbawa.
Koalisi menegaskan: proyek conveyor bukan sekadar infrastruktur tambang, melainkan simbol penguatan sistem eksploitasi yang selama ini gagal menghadirkan kesejahteraan bagi daerah penghasil.
Tambang Kaya, Rakyat Tetap Miskin
Koalisi Pagar Samawa menilai pengalaman di berbagai daerah pertambangan di Indonesia menjadi bukti nyata kebohongan narasi kesejahteraan tambang. Daerah penghasil mineral bernilai triliunan rupiah justru meninggalkan jejak kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi struktural.
“Tambang menjanjikan kemakmuran, tapi yang diwariskan justru lubang, banjir, penyakit, dan kemiskinan. Rakyat dijadikan korban, daerah hanya kebagian debu,” tegas Koalisi Pagar Samawa.
Pola yang sama terus berulang:
kekayaan alam diangkut keluar daerah, sementara Sumbawa hanya dijadikan jalur angkut dan wilayah tumbal.
Conveyor: Jalur Cepat Perampasan Sumber Daya
Rencana pembangunan conveyor Blok Elang–Batu Hijau dinilai akan mempercepat laju perampasan sumber daya alam Sumbawa tanpa jaminan manfaat nyata bagi masyarakat. Hingga kini, tidak ada transparansi mengenai:
Apa keuntungan konkret bagi Kabupaten Sumbawa
Skema pembagian manfaat yang adil
Jaminan perlindungan lingkungan dan ruang hidup rakyat
Dampak sosial jangka panjang
Koalisi menilai, jika conveyor dibangun tanpa kontrak yang adil, maka Sumbawa akan dikunci selamanya sebagai daerah penghasil yang tidak berdaulat.
Pemkab Sumbawa Diminta Pilih Sisi
Koalisi Pagar Samawa secara tegas menantang Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk berhenti bermain aman. Menurut koalisi, sikap abu-abu pemerintah daerah hanya akan memperkuat dominasi korporasi dan melemahkan posisi rakyat.
“Pemkab Sumbawa harus memilih: bersama rakyat atau bersama modal. Tidak ada ruang netral ketika tanah, air, dan masa depan rakyat dipertaruhkan,” tegas Syahruddin Sandi.
pernyataan sikap koalisi.
Koalisi menuntut pemerintah daerah:
Menolak pembangunan conveyor sebelum hak daerah dijamin secara mengikat
Memaksa renegosiasi kontrak karya dengan memasukkan kepentingan Sumbawa
Membuka seluruh dokumen perizinan dan kajian lingkungan ke publik
Melibatkan rakyat sebagai subjek, bukan objek pembangunan
Siap Konsolidasi Aksi Besar
Koalisi Pagar Samawa menyatakan siap mengonsolidasikan aksi-aksi massa besar apabila tuntutan ini diabaikan. Jalanan akan menjadi ruang perlawanan sah rakyat untuk mempertahankan hak atas sumber daya alamnya.
“Jika pemerintah memilih diam, maka rakyat akan bersuara lebih keras. Jika suara diabaikan, maka aksi akan menjadi jawaban,” tegas koalisi.
Koalisi memastikan gerakan ini akan berlangsung panjang dan terorganisir, dengan fokus utama mengawal agar seluruh hak daerah dan rakyat Sumbawa dimasukkan sebagai klausul wajib dalam kontrak karya.
Peringatan Terbuka
Koalisi Pagar Samawa salah satu anggotanya Syahruddin Sandi menutup pernyataannya dengan peringatan keras:
“Sumbawa bukan tanah kosong, bukan jalur logistik, dan bukan wilayah jajahan. Jika conveyor dipaksakan tanpa keadilan, maka perlawanan rakyat akan terus menyala.”
