Jakarta — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya seorang siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan yang menyentuh nurani publik sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan pendidikan dan perlindungan anak masih membutuhkan perhatian serius dari negara.
Ketua Umum PP KAMMI, M. Amri Akbar, menegaskan bahwa tragedi tersebut tidak dapat dilihat sebagai kejadian individual semata. Menurutnya, tekanan ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan, serta minimnya pendampingan psikologis masih menjadi beban nyata bagi banyak siswa, khususnya di daerah tertinggal dan kelompok masyarakat rentan.
“Ketika seorang anak kehilangan harapan hingga memilih mengakhiri hidupnya, itu menandakan ada masalah struktural yang belum terselesaikan. Pendidikan seharusnya menjadi ruang aman dan pembebasan, bukan sumber tekanan baru bagi anak-anak,” ujar Amri Akbar.
PP KAMMI memandang bahwa sistem pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi keluarga. Dalam situasi kemiskinan struktural, pendidikan berpotensi menjadi beban apabila negara tidak hadir secara utuh melalui kebijakan yang berkeadilan, perlindungan sosial yang kuat, serta layanan kesehatan mental yang memadai di lingkungan sekolah.
Amri menekankan pentingnya penguatan peran negara dalam memastikan pendidikan yang manusiawi, termasuk penyediaan pendampingan psikososial bagi siswa, perlindungan bagi anak dari tekanan ekonomi, serta kebijakan pendidikan yang sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.
“Penyelesaian persoalan ini membutuhkan kerja bersama lintas sektor, bukan pendekatan parsial atau reaktif,” tambah Amri.
Di sisi lain, PP KAMMI mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah dalam agenda pengentasan kemiskinan dan perluasan akses pendidikan. Namun demikian, organisasi Kepemudaan mendorong agar kebijakan yang ada terus dievaluasi dan disempurnakan agar benar-benar menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan, terutama di wilayah tertinggal.
PP KAMMI secara khusus mengajak Presiden Republik Indonesia untuk membuka ruang dialog terbuka bersama organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil guna membahas akar persoalan kemiskinan, kesehatan mental, dan arah kebijakan pendidikan nasional secara menyeluruh.
“Kami percaya Presiden memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan keadilan sosial. Karena itu, dialog terbuka dan pencarian solusi bersama sangat penting agar kebijakan pendidikan ke depan benar-benar melindungi anak dan memberi harapan bagi masa depan generasi bangsa,” tegas Amri.
Terakhir, PP KAMMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pendidikan dan kemiskinan sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan sosial.
“Tragedi ini menjadi momentum bersama bagi negara dan seluruh elemen bangsa untuk memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depan karena sistem yang abai,” tutup Amri.
