Bima — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima menyampaikan sikap tegas atas penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Kapolres Bima Kota oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.
Melalui Ketua Bidang Hukum dan HAM, Darmawan, HMI menilai bahwa kebijakan tersebut harus dilihat secara lebih komprehensif dalam konteks situasi sosial dan tingkat kepercayaan publik di Bima yang sedang mengalami ujian serius.
Penunjukan Catut Erwin sebagai PLH Kapolres Bima Kota menjadi sorotan publik karena yang bersangkutan diketahui pernah dijatuhi sanksi disiplin pada 2017 oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara terkait pelanggaran internal.
Menurut Darmawan, momentum penempatan pejabat di wilayah dengan kompleksitas persoalan hukum yang tinggi, khususnya terkait peredaran narkotika, harus mempertimbangkan dimensi psikologis dan sosial masyarakat.
“Dalam kondisi kepercayaan publik yang belum sepenuhnya pulih, setiap kebijakan strategis harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kepemimpinan di institusi penegak hukum bukan hanya soal administratif, tetapi juga soal simbol integritas,” tegasnya.
HMI Cabang Bima berpandangan bahwa rekam jejak pejabat publik adalah bagian dari modal sosial institusi. Masyarakat berhak mendapatkan figur pemimpin yang tidak hanya kompeten secara struktural, tetapi juga memiliki legitimasi moral yang kuat.
“Publik tidak sedang mencari figur sempurna, tetapi figur yang mampu menjadi representasi komitmen bersih dan tegas dalam penegakan hukum. Di tengah persoalan narkotika yang semakin mengkhawatirkan, pesan simbolik dari sebuah penunjukan jabatan menjadi sangat penting,” lanjut Darmawan.
HMI juga menegaskan bahwa penempatan pejabat pada posisi strategis harus selaras dengan agenda besar reformasi institusi kepolisian. Setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan polemik seharusnya dikaji secara terbuka dan objektif.
“Kami tidak dalam posisi menghakimi personal. Namun sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, kami memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa standar integritas tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Lebih lanjut, HMI Cabang Bima mendesak Kapolda NTB untuk melakukan evaluasi objektif dan komprehensif terhadap penunjukan tersebut. Evaluasi ini penting demi menjaga marwah institusi serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mampu memperkuat, bukan justru memperlemah, kepercayaan publik.
“Kritik ini adalah bentuk kontrol sosial yang konstruktif. Dalam negara hukum, ruang kritik harus dipandang sebagai energi perbaikan, bukan ancaman,” tegas Darmawan.
HMI Cabang Bima berharap institusi kepolisian di wilayah NTB dapat terus melakukan pembenahan internal dan menempatkan standar integritas di atas segala pertimbangan lainnya.
“Tanpa komitmen yang kuat terhadap integritas, setiap langkah kebijakan berisiko dibaca publik sebagai pengabaian terhadap rasa keadilan dan aspirasi masyarakat,” tutupnya.
