Oleh: Lalu Wink Haris (Presiden Kasta NTB)
Beberapa hari jelang satu tahun kepemimpinan Iqbal Dinda ada beberapa catatan dari sekian banyak program Akan yang dicetuskan sejak awal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB diantaranya :
- Akan mewujudkan birokrasi yang sehat dan profesional berbasis meritokrasi
Publik menilai langkah Iqbal Dinda dalam konteks penataan birokrasi termasuk di dalamnya tentang penempatan pejabat eselon II di berbagai OPD dapat dinilai lamban karena beberapa pimpinan OPD strategis justru masih dijabat oleh seorang Pelaksana Harian termasuk jabatan sekertaris daerah yang sudah berkali kali dilakukan perpanjangan masa jabatan pelaksana tugas, hal ini bisa dimaknai sebagai bentuk kehati hatian ataukah terlalu kuatnya tarik menarik kepentingan dalam proses penunjukan pejabat yang dianggap ideal memegang jabatan eselon II. Munculnya demosi terhadap beberapa pejabat eselon II juga menyisakan pertanyaan publik tentang dugaan adanya aroma politik balas dendam karena dominan pejabat yang terkena demosi dianggap bagian dari warisan pemerintahan sebelumnya atau yang dianggap bukan bagian dari pendukung saat pemilukada yang lalu - Tidak akan mengangkat eks tim sukses sebagai pejabat BUMD
Di awal pemerintahannya Gubernur Iqbal melalui pernyataan terbuka menyebutkan bahwa persoalan yang banyak muncul dalam tata kelola BUMD milik pemprov selama ini akar masalah salah satunya karena disebut menjadi tempat penampungan Tin sukses, dia menegaskan bahwa ke depannya BUMD harus diisi sepenuhnya oleh para profesional tetapi faktanya dua BUMD yang mengelola keuangan daerah yakni Bank NTB syariah dah BPR NTB komisarisnya merupakan bagian dari Tim sukses saat Pilkada.
Termasuk juga dalam pengangkatan jajaran Tim Percepatan bentukan Pemprov yang dikomandani oleh eks Tim suksesnya menuai banyak kecaman publik disamping dianggap tidak kontributif juga melanggar semangat efisiensi karena alokasi anggaran untuk gaji Tim percepatan berjumlah miliaran rupiah per tahun dengan capaian kinerja yang tidak bisa dievaluasi dan kontribusi yang minim dalam mengawal progran program strategis Gubernur bahkan muncul dugaan berbagai persoalan hukum yang muncul pada periode tahun pertama berjalan diduga merupakan andil dari Tim percepatan yang salah dalam memberikan masukan dan advice kepada Gubernur
Penempatan beberapa eks timses untuk mengisi pos strategis di BUMD juga menuai friksi di lingkar dalam antar komponen/ormas eks pendukung yang merasa tidak terakomodir atau mendapatkan porsi jabatan di BUMD
- Salah satu program strategis berupa rencana untuk menjalankan program Desa Berdaya patut ditunggu implementasinya pada tahun 2026
- Sedangkan beberapa program lain yang pernah diwacanakan semisal rencana menjadikan sape kampung nelayan modern, mengambil alih pengelolaan pelabuhan awang, menjaga stabilitas harga sembako dan jaminan harga pembelian produk petani sesuai ketentuan harga dari pemerintah, melakukan revitalisasi jaringan irigasi pertanian, membentuk BUMD yang khusus menangani investasi, mengadakan even even internasional setiap dua minggu, memprioritaskan kesempatan kerja TKI, memberikan bantuan operasional.kepada pondok pesantren, PKBM. Marbot dan guru ngaji, menyiapkan beasiswa Non APBD, Menggagas rumah transformatif untuk menangani kemiskinan ekstrem, menjadikan NTB lumbung energi bersih, membangun beberapa pelabuhan baru untuk mendukung pariwisata, membentuk satgas untuk menjalankan program program prioritas, memperjuangkan petani tembakau dan alokasi DBHCHT yang pro petani, menyelesaikan persoalan krisis air bersih di gili tramena, menuntaskan persoalan agraria di eks HGU karang sidemen BKU, membentuk satgas penyelesaian lahan eks GTI di gili trawangan, memprioritaskan pembangunan di pulau sumbawa pada tahun pertama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, menyiapkan beasiswa non APBD untuk mahasiswa dan beberapa program lainnya sepertinya masih berupa lontaran wacana tanpa kepastian
- Akan _menyiapkan 100 ribu lapangan pekerjaan baru. Komitmen untuk menyiapkan 100 ribu lapangan kerja baru tidak sejalan dengan kebijakan pemecatan 518 tenaga honorer pemprov yang secara otomatis memberi kontribusi bagi jumlah pengangguran baru, di sisi lain Pemprov NTB merekrut 144 orang tenaga pendamping desa untuk mengawal program prioritas desa berdaya
