Mataram – Sejumlah pihak mulai memberikan penilaian terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal–Dinda. Meski ada yang menilai kepemimpinan tersebut masih berjalan sesuai jalur, tidak sedikit pula yang melayangkan kritik tajam karena dinilai belum memperlihatkan dampak signifikan terhadap pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
Salah satu kritik datang dari organisasi Garda Satu NTB yang menilai sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB justru memunculkan polemik di tengah masyarakat dan dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi, transparansi, serta keberpihakan terhadap ekonomi daerah.
Ketua Garda Satu NTB yang juga Sekretaris Pimpinan Daerah (Sespimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) NTB, Abdul Hakim, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang berkembang saat ini.
“Hari ini NTB terasa semakin gaduh. Kebijakan yang diambil pemerintah provinsi justru memunculkan banyak pertanyaan publik, mulai dari pengelolaan anggaran, proyek pembangunan yang bermasalah, hingga penataan birokrasi yang dinilai tidak transparan,” tegas pria yang akrab disapa Bang Akim.
Mobil Listrik Rp14 Miliar Dinilai Tidak Berpihak pada Ekonomi Daerah
Garda Satu NTB menyoroti kebijakan penyewaan 76 unit mobil listrik dengan nilai anggaran sekitar Rp14 miliar yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran.
Menurut Bang Akim, kebijakan tersebut juga memperlihatkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal karena pengadaan kendaraan tersebut dilakukan melalui penyedia dari luar daerah.
“Bagaimana mungkin pemerintah berbicara tentang efisiensi dan pembangunan ekonomi daerah, tetapi justru anggaran belasan miliar rupiah dari APBD mengalir keluar daerah. Kebijakan ini sangat patut dipertanyakan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa jika pemerintah benar-benar ingin mendorong pertumbuhan ekonomi NTB, maka pelaku usaha lokal harus dilibatkan dalam berbagai program strategis pemerintah daerah.
Proyek Mangkrak Bernilai Puluhan Miliar
Selain itu, Garda Satu NTB juga menyoroti sejumlah proyek pembangunan yang dinilai bermasalah dan menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah proyek Long Segmen Lenangguar – Lunyuk di Kabupaten Sumbawa dengan nilai anggaran sekitar Rp19 miliar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, progres pekerjaan proyek tersebut diduga baru mencapai sekitar 50 persen, sementara pencairan anggaran disebut telah mencapai sekitar 70 persen.
“Jika progres pekerjaan baru 50 persen tetapi anggaran sudah cair 70 persen, maka publik berhak curiga. Ini bukan sekadar keterlambatan proyek, tetapi sudah masuk wilayah yang patut ditelusuri secara serius,” tegas Bang Akim.
Selain itu, pembangunan ruang TB Paru di RSUD Manambai Abdul Kadir Sumbawa dengan nilai anggaran sekitar Rp5,4 miliar juga mengalami stagnasi hingga berujung pada pemutusan kontrak.
Di Kabupaten Sumbawa Barat, proyek pembangunan jalan dengan nilai anggaran sekitar Rp30 miliar juga menjadi sorotan masyarakat karena diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Menurut Bang Akim, rangkaian persoalan tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem pengawasan proyek pembangunan di lingkungan pemerintah daerah.
Mutasi Birokrasi Dinilai Membingungkan
Garda Satu NTB juga menyoroti proses mutasi dan pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai berlangsung cepat dan minim transparansi.
Sejumlah pejabat birokrat dilaporkan mengalami demosi bahkan non-job, sementara sebagian lainnya tetap berada di Organisasi Perangkat Daerah yang sama tanpa kejelasan posisi.
Tidak hanya itu, penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah yang saat ini dijabat oleh pejabat dengan multi jabatan juga dinilai menimbulkan pertanyaan publik.
“Kami mempertanyakan keputusan ini. Apakah di NTB tidak ada lagi pejabat yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjalankan tugas Sekda selain pejabat yang sudah memegang banyak jabatan?” kata Bang Akim.
Ia menilai kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa penataan birokrasi tidak dilakukan secara profesional dan transparan.
DPRD NTB Diminta Jalankan Fungsi Pengawasan
Dalam kesempatan yang sama, Garda Satu NTB juga menyoroti peran DPRD NTB yang dinilai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Padahal, sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan anggaran serta pelaksanaan berbagai program pembangunan.
“DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah kegaduhan ini. Jika ada kebijakan yang bermasalah atau proyek yang tidak berjalan sesuai target, DPRD harus berani menggunakan fungsi pengawasannya,” tegas Bang Akim.
Ia bahkan mengingatkan bahwa publik mulai mempertanyakan keseriusan DPRD dalam menjalankan mandat rakyat.
Bang Akim menambahkan bahwa berbagai persoalan yang terjadi saat ini menunjukkan adanya masalah dalam manajemen kepemimpinan dan pengelolaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki visi besar, tetapi juga kemampuan membaca potensi sumber daya manusia yang ada di dalam birokrasi.
“NTB tidak boleh tersandera oleh lemahnya manajemen kepemimpinan. Jika birokrat yang berkualitas justru didemosi atau dinonjobkan sementara meritokrasi hanya dijadikan jargon, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan arah pemerintahan saat ini,” tegasnya.
Garda Satu NTB mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat. Selain itu, DPRD NTB juga diminta menjalankan fungsi pengawasan secara serius demi memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan dan bertanggung jawab
