Lombok Timur — Bupati Lombok Timur menerima secara langsung perwakilan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) daerah Lombok Timur dalam sebuah pertemuan resmi yang berlangsung hangat dan konstruktif. Dalam kesempatan tersebut, KAMMI menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kelangkaan gas LPG yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Penyerahan dokumen tuntutan dilakukan secara simbolis oleh perwakilan KAMMI kepada Bupati, disaksikan oleh jajaran pejabat dan anggota organisasi. Tuntutan tersebut berisi desakan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dalam menstabilkan distribusi serta harga gas LPG, khususnya ukuran 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil.
Menanggapi hal itu, Bupati Lombok Timur menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan yang bersifat membangun.
“Kami menerima tuntutan ini sebagai bentuk kontrol sosial yang positif. Pemerintah siap bersinergi dengan KAMMI dan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal distribusi LPG agar tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya pengawasan bersama, termasuk melibatkan mahasiswa dalam proses monitoring distribusi, guna memastikan tidak ada penyimpangan di tingkat agen maupun pengecer.
Sementara itu, KAMMI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga ada solusi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mereka berharap pertemuan ini menjadi langkah awal kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan mahasiswa.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan persoalan kelangkaan LPG di Lombok Timur dapat segera teratasi dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
