Jakarta — Ketua Harian Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Fathiyakan Abdullah, menegaskan bahwa pelaksanaan Ibadah Haji 2026 akan menjadi momen krusial dalam sejarah tata kelola pelayanan haji Indonesia. Lebih dari sekadar ritual ibadah tahunan, Haji 2026 adalah stress test bagi negara dalam menjaga amanah umat dan membangun sistem yang bersih, transparan, dan bebas dari intervensi mafia.
Dua tahun terakhir, penyelenggaraan haji Indonesia menghadapi berbagai persoalan—mulai dari manajemen yang buruk, koordinasi yang lemah, kegagalan sistem logistik, hingga dugaan praktik korupsi yang masih dalam proses hukum. Kondisi ini sempat menggerus kepercayaan publik dan merugikan jamaah secara langsung.
“Realitas pahit itu tidak boleh diabaikan. Tetapi justru karena itu, lahirnya Kementerian Haji dan Umrah adalah langkah pembenahan struktural yang benar, berani, dan historis,” tegas Fathiyakan.
Dukungan Penuh kepada Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah
Fathiyakan menyampaikan bahwa PP KAMMI memberikan dukungan penuh kepada Menteri Haji dan Umrah beserta Wakil Menteri Haji yang dinilai sejak awal menunjukkan integritas, keterbukaan, dan komitmen kuat membangun tata kelola haji yang akuntabel.
“Kami melihat kesungguhan Menteri dan Wakil Menteri Haji dalam menutup rapat pintu upaya kongkalingkong dari kartel-kartel haji. Mereka bekerja dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan keberanian. Ini modal besar yang harus dijaga,” ujar Fathiyakan.
Menurutnya, karakter kepemimpinan yang tegas namun bersih seperti inilah yang dibutuhkan untuk memutus rantai mafia haji yang selama bertahun-tahun membebani jamaah.
Haji 2026: Taruhan Besar Kepemimpinan Nasional
Berhasil atau tidaknya Haji 2026 akan menjadi indikator awal efektivitas pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di era Presiden Prabowo Subianto.
“Jika tata kelola rapi, pelayanan manusiawi, dan semua transparan—maka publik akan melihat kementerian ini sebagai terobosan yang terbukti. Tetapi bila kembali ada permainan kuota atau penyalahgunaan kewenangan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama kementerian, tetapi kredibilitas reformasi nasional,” jelasnya.
Karena itu, Fathiyakan menegaskan bahwa Haji 2026 harus dikawal dari awal hingga akhir—mulai dari seleksi PPIH, manajemen di Tanah Air, pelayanan di Tanah Suci, hingga proses pemulangan.
KAMMI Bentuk “SATGAS HAJI KAMMI” untuk Kawal Bersihnya Kementerian Haji
Sebagai bentuk dukungan konkret, PP KAMMI resmi menyatakan kesiapan membentuk “SATUAN TUGAS HAJI KAMMI (SATGAS HAJI KAMMI)”, lembaga internal yang bertugas:
mengawal setiap kebijakan Kementerian Haji dan Umrah,
mencegah upaya infiltrasi mafia dan kartel haji,
memantau transparansi dan akuntabilitas pengelolaan,
menjadi mitra kritis sekaligus mitra konstruktif bagi kementerian,
serta melaporkan potensi penyimpangan dari pihak mana pun.
“SATGAS HAJI KAMMI akan menjadi garda muda untuk memastikan kementerian ini berjalan di relnya—bersih, tegas, dan ditutup rapat dari para pemain gelap industri haji,” tegas Fathiyakan.
Seruan Nasional: Kawal Bersama Kementerian Haji dan Umrah
PP KAMMI mengajak masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, dan media untuk ikut mengawal kerja-kerja kementerian, bukan untuk mencurigai, tetapi untuk membentengi.
“Kementerian Haji dan Umrah harus kita dukung sepenuhnya. Kita tidak boleh membiarkan segelintir mafia mencoba masuk dan merusak reformasi besar yang sedang dibangun,” ujar Fathiyakan.
Pernyataan Penutup
Fathiyakan menutup dengan tiga pernyataan tegas:
“Kami percaya pada integritas Menteri dan Wakil Menteri Haji. Dan kepercayaan itu harus dijaga dengan pengawalan publik.”
“Kementerian Haji dan Umrah tidak boleh berjalan sendirian. Rakyat harus menjadi tamengnya dari infiltrasi mafia.”
“KAMMI berdiri di barisan depan: mendukung pemerintah, sekaligus mengawal agar ibadah haji kembali pada esensi sucinya—amanah, adil, dan bebas dari permainan gelap,” tutupnya.
