Jakarta, 5 Oktober 2025 – Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Nusa Tenggara Barat, Herianto, mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menegaskan kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina sebagai upaya menjamin pasokan energi nasional di tengah gejolak global.
Menurut Herianto, kebijakan tersebut merupakan keputusan strategis yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kesejahteraan nasional, sekaligus mencerminkan keberanian politik pemerintah dalam menjaga kedaulatan energi Indonesia.
“Langkah Pak Bahlil menunjukkan keberanian dan kepekaan terhadap situasi yang dihadapi rakyat. Beliau tidak sekadar berpikir jangka pendek, tetapi memastikan negara hadir untuk menjamin energi sebagai hak publik, bukan sekadar komoditas pasar,” ujar Herianto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (5/10).
Langkah Konsolidasi Energi Nasional
Kementerian ESDM sebelumnya menegaskan bahwa impor BBM ke Indonesia kini diatur melalui satu pintu lewat Pertamina, termasuk untuk pasokan SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo.
Kebijakan tersebut diambil setelah terjadi gangguan pasokan di beberapa wilayah akibat lonjakan kebutuhan dan keterlambatan impor oleh pihak swasta.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, impor minyak mentah Indonesia meningkat 34,9 persen pada Juli 2025 dengan nilai mencapai US$ 786 juta, sementara kebutuhan tambahan BBM untuk menjaga stok nasional diperkirakan mencapai 1,4 juta kiloliter.
Menurut pemerintah, kebijakan satu pintu dilakukan demi menjaga stabilitas pasokan, efisiensi logistik, serta keamanan energi nasional, tanpa menghapus peran sektor swasta yang tetap dapat menjalin kerja sama dengan Pertamina dalam skema distribusi.
Apresiasi terhadap Kepemimpinan Bahlil dan Golkar
Herianto menilai kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan konsistensi Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia dalam menghadirkan politik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Golkar sejak awal berdiri selalu mengusung politik karya dan kekaryaan. Dan hari ini, melalui Pak Bahlil, semangat itu hidup kembali: politik yang bekerja, bukan sekadar berbicara,” ujar Herianto.
Ia menambahkan, keberanian Bahlil mengambil keputusan di tengah dinamika ekonomi global menjadi bukti bahwa Golkar tidak hanya bicara elektoral, tetapi juga memimpin arah kebijakan strategis bangsa.
Kebijakan energi, kata Herianto, harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan ideologis untuk mempertahankan kemandirian nasional dan pemerataan kesejahteraan.
Pandangan Kritis: Kolaborasi Negara dan Swasta
Meski memberikan apresiasi, Herianto juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan agar kebijakan ini tidak menekan sektor swasta. Menurutnya, pelaku usaha migas swasta tetap memiliki peran penting dalam menopang distribusi energi nasional.
“Negara memang harus hadir dalam situasi genting, tapi jangan sampai ruang swasta mati. Prinsipnya bukan dominasi, melainkan kolaborasi. Pemerintah perlu memastikan mekanisme yang transparan, adil, dan efisien agar semua pihak tetap bergerak,” kata Herianto.
Ia mengusulkan agar pemerintah membuat peta jalan (roadmap) yang jelas hingga akhir 2025, termasuk evaluasi kebijakan impor satu pintu, pembagian kuota, serta pemberian insentif transportasi energi bagi wilayah luar Jawa seperti NTB agar distribusi lebih merata.
AMPG Siap Kawal Kebijakan Energi untuk Generasi Muda
Lebih lanjut, Herianto menegaskan bahwa AMPG akan ikut berperan aktif dalam mengawal implementasi kebijakan energi di lapangan. Ia menilai penting bagi generasi muda untuk memahami bahwa isu energi bukan semata soal harga BBM, melainkan juga soal kedaulatan ekonomi bangsa.
“Anak muda hari ini harus sadar, setiap liter BBM yang kita gunakan adalah hasil perjuangan kebijakan yang rumit. Maka, kader muda Golkar harus berpikir strategis: bagaimana menjaga energi nasional sekaligus memastikan rakyat tetap sejahtera,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa AMPG NTB siap menjadi jembatan edukatif dan komunikatif antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam menyukseskan transisi energi yang berkeadilan.
Energi untuk Rakyat, Bukan Sekadar Komoditas
Herianto menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kebijakan BBM satu pintu merupakan bagian dari visi besar menuju energi nasional yang mandiri dan berkeadilan.
Menurutnya, keberanian Bahlil Lahadalia menegakkan kebijakan di tengah tekanan global menunjukkan arah baru dalam manajemen energi Indonesia: negara hadir tanpa mematikan swasta, rakyat dilindungi tanpa kehilangan akses.
“Energi bukan hanya urusan teknis, tapi soal moral kenegaraan. Selama rakyat bisa mendapatkan BBM dengan harga wajar dan pasokan terjamin, itu berarti pemerintah bekerja di jalur yang benar,” pungkasnya.
