Mataram, NTB — Ketua Gerakan Anak Muda Indonesia (GAMI), Asogi Akbar, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam memperkuat peran daerah pada sektor pertambangan. Dalam pernyataannya, Asogi Akbar menilai bahwa kebijakan peningkatan kewenangan pengelolaan tambang oleh pemerintah provinsi merupakan langkah strategis yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Asogi Akbar menyatakan bahwa sektor pertambangan selama ini memiliki potensi besar bagi kesejahteraan masyarakat NTB, namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh daerah. Ia menilai bahwa sikap dan kebijakan gubernur yang mendorong transparansi, pengawasan ketat, serta optimalisasi pendapatan daerah merupakan arah kebijakan yang tepat.
“Kami di Gerakan Anak Muda Indonesia melihat bahwa penguatan peran pemerintah provinsi dalam pengelolaan tambang adalah momentum penting. Jika dikelola dengan baik, PAD dapat meningkat dan pembangunan daerah bisa berjalan lebih cepat dan lebih merata,” ujar Asogi Akbar.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang bersih serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil menjadi fondasi penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam sektor yang rentan ini.
Asogi menambahkan bahwa peningkatan PAD dari sektor tambang harus berdampak langsung pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur desa.
“Pemuda NTB mendukung penuh langkah gubernur, tetapi kami juga menuntut agar setiap rupiah dari sektor tambang benar-benar kembali untuk masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan Asogi Akbar ini mendapatkan perhatian publik mengingat diskursus mengenai tata kelola tambang di NTB terus menghangat dalam beberapa bulan terakhir. Dukungan dari kelompok pemuda ini dinilai dapat memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah provinsi, sekaligus menambah tekanan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi di sektor pertambangan.
