Jakarta, 5 Oktober 2025 – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyayangkan pernyataan Menteri Pariwisata yang menilai kritik dari KAMMI bermuatan politik. Menurut KAMMI, tudingan tersebut keliru dan justru mengaburkan substansi persoalan mendasar yang sedang dihadapi sektor pariwisata nasional.
Kabid Investasi dan Pariwisata PP KAMMI, Ogy Sugianto, menegaskan bahwa kritik yang dilayangkan kepada Kementerian Pariwisata bukanlah serangan politik, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan pariwisata Indonesia. Kritik tersebut, kata Ogy, harus dipahami sebagai bagian dari kontrol publik agar pembangunan pariwisata berjalan sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kritik kami bukan karena kepentingan politik, melainkan karena melihat lemahnya kinerja Kementerian Pariwisata dalam menghadirkan terobosan dan inovasi. Sektor ini belum menunjukkan gebrakan nyata yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan ekonomi khusus (KEK) yang seharusnya menjadi motor pengungkit ekonomi daerah,” ujar Ogy Sugianto.
Ogy menjelaskan, selama satu tahun pemerintahan berjalan, Kementerian Pariwisata belum mampu menjalankan mandat strategis untuk menjadikan sektor ini sebagai lokomotif ekonomi nasional. Lesunya pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah prioritas, minimnya program inovatif, dan stagnannya angka kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan bahwa langkah kementerian masih jauh dari harapan.
“Visi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi rakyat tidak akan tercapai jika kementeriannya berjalan tanpa inovasi. Kita butuh langkah konkret, bukan pencitraan. Butuh terobosan, bukan sekadar promosi,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa kementerian belum menunjukkan inisiatif yang kuat dalam mendorong kolaborasi lintas sektor dan menarik investasi strategis untuk mempercepat pengembangan destinasi prioritas. Padahal, pariwisata tidak hanya soal promosi dan event, tetapi juga ekosistem ekonomi yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Jika kementerian hanya berjalan rutinitas tanpa gebrakan, maka Indonesia akan tertinggal dari negara-negara tetangga yang lebih progresif dalam menarik wisatawan asing. Ini bukan soal politik, ini soal masa depan ekonomi bangsa,” tambah Ogy.
PP KAMMI menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari fungsi kontrol publik yang konstruktif. Ogy menyerukan agar Menteri Pariwisata tidak alergi terhadap masukan, apalagi menyederhanakannya menjadi isu politik sempit.
“Jika kritik dianggap sebagai serangan politik, maka yang dirugikan bukan KAMMI, melainkan masa depan pariwisata Indonesia itu sendiri,” tutup Ogy Sugianto.
