Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyoroti kasus meninggalnya seorang siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat gantung diri. Organisasi tersebut menilai peristiwa tragis itu tidak bisa dilihat sebagai kejadian individual semata, melainkan mencerminkan persoalan kemiskinan struktural dan ketimpangan akses pendidikan di daerah tertinggal.
Muh. Isnain Mukadar, Ketua Umum LMND menyampaikan, tragedi tersebut menunjukkan masih lemahnya pemenuhan hak dasar warga negara, khususnya hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan manusiawi.
Ia menekankan bahwa tekanan ekonomi keluarga dan keterbatasan akses pendidikan dapat berdampak langsung pada kondisi psikologis anak.
“Peristiwa ini harus dibaca sebagai cerminan realitas pendidikan hari ini, Ketika anak berhadapan dengan tekanan ekonomi keluarga dan akses pendidikan yang terbatas, negara wajib memastikan keadilan sosial benar-benar hadir,” ujar Isnain dalam keterangannya.
LMND juga menilai, dalam situasi tertentu, pendidikan justru berpotensi menjadi beban tambahan bagi keluarga miskin jika tidak didukung kebijakan yang menyeluruh dan berkeadilan. Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut mendorong penguatan perlindungan sosial serta kebijakan pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan.
Di sisi lain, Isnain juga mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah yang dinilai progresif, seperti peluncuran program Sekolah Rakyat dan agenda pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas nasional. Program tersebut dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperluas akses pendidikan.
Namun demikian, pihaknya meminta Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog bersama organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Gerakan Mahasiswa Merah Putih guna membahas akar persoalan kemiskinan dan arah kebijakan pendidikan nasional.
“Dialog terbuka antara pemerintah dan organisasi mahasiswa penting agar kebijakan pendidikan dan pengentasan kemiskinan disusun secara partisipatif dan benar-benar berpihak pada masyarakat rentan,” kata Isnain.
Terakhir Isnain menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pendidikan dan kemiskinan sebagai bagian dari upaya mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan pendidikan tidak cukup dengan respons normatif, melainkan membutuhkan kebijakan konkret yang melindungi anak dari tekanan ekonomi dan sosial.
