Mataram — Pernyataan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, kembali memantik kemarahan publik setelah ia menyebut Pulau Sumbawa sebagai wilayah “sepi dan tidak ada yang lewat, jadi kalau rusak kita biarin aja.” Ucapan tersebut kini berubah menjadi bola panas yang mengancam posisinya di kabinet Pemerintah Provinsi NTB.
Pernyataan bernada merendahkan itu dianggap bukan sekadar kelalaian tutur kata, melainkan menunjukkan cara pandang diskriminatif dan berpotensi rasis terhadap masyarakat Pulau Sumbawa—wilayah yang selama ini justru berkontribusi besar pada ekonomi daerah melalui sektor peternakan, pertanian, dan pertambangan rakyat.
“Ini Bukan Sekadar Salah Bicara—Ini Penghinaan,” Garda Satu NTB Tegas Menyebut
Ketua Garda Satu NTB, Abdul Hakim, mengecam keras ucapan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk arogansi pejabat yang abai terhadap mandat pelayanan publik.
“Ucapan itu bukan hanya tidak pantas, tapi juga berbahaya. Ini seolah mengatakan daerah yang sepi boleh dianaktirikan. Ini bertentangan dengan asas keadilan pembangunan dan mencederai martabat masyarakat Pulau Sumbawa,” ujar Abdul Hakim.
Ia menegaskan bahwa Sumbawa bukan wilayah sepi—yang sepi justru “komitmen sebagian pejabat yang malas bekerja dan malas turun ke lapangan.”
“Infrastruktur rusak adalah kewajiban negara untuk memperbaikinya. Tanggung jawab pejabat tidak diukur dari ramai atau tidaknya sebuah daerah, tetapi dari sejauh mana mereka melayani rakyat,” tambahnya.
Tuntutan Menguat: Gubernur Diminta Copot Sadimin
Garda Satu NTB secara resmi mendesak Gubernur NTB untuk menonaktifkan Sadimin dari jabatan Kadis PUPR sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik.
“Kalau Gubernur tidak bertindak, maka publik patut curiga ada pembiaran terhadap sikap diskriminatif seperti ini. Kami siap turun ke jalan jika tidak ada tindakan tegas,” ancam Abdul Hakim.
Garda Satu menilai sikap Sadimin bukan lagi sekadar persoalan kinerja, tetapi telah masuk ranah pelanggaran etika publik, terlebih di tengah proses penyusunan arah pembangunan NTB oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Publik Menunggu, Kredibilitas Pemprov NTB Dipertaruhkan
Menurut Garda Satu, pemerintah tidak boleh menganggap enteng dampak ucapan Sadimin. Selain menyinggung masyarakat Pulau Sumbawa, pernyataan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah membangun NTB secara berkeadilan.
“Gubernur harus membuktikan bahwa NTB bukan dikelola dengan standar ganda. Kalau pejabat sudah berani melabeli daerah sebagai tidak penting hanya karena sepi, maka itu pangkal ketidakadilan pembangunan,” tegas Abdul Hakim.
Ia menutup pernyataan dengan menantang pemerintah untuk bertindak cepat.
“NTB butuh pemimpin yang melindungi rakyatnya, bukan diam ketika masyarakat dihina. Kalau Gubernur tidak mengambil tindakan, maka rakyat akan turun mengambil alih panggung.”
