GIRI MENANG – Pengurus Pusat (PP) KAMMI resmi menetapkan kepengurusan transisi Pengurus Daerah (PD) KAMMI Lombok Barat periode 2026–2028. Melalui keputusan tersebut, Muhamad Gumelar Fawaz, A.Md.Pjk. dipercaya sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PD KAMMI Lombok Barat, didampingi Yayan Ansori Fernanda, S.Pd. sebagai Pj Sekretaris.
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PP KAMMI Nomor: 058/SK/KU-I/KAMMI/VI/2026 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Lombok Barat Periode 2026–2028 yang diterbitkan di Jakarta pada 20 Juni 2026. SK tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PP KAMMI Amri Akbar dan Sekretaris Jenderal Syafrul Ardi.
Penyerahan Surat Keputusan dilaksanakan secara simbolis pada rangkaian penutupan Muktamar XIV KAMMI di Ambon, Maluku. Momentum tersebut sekaligus menandai dimulainya konsolidasi kepengurusan baru di berbagai daerah, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pj Ketua Umum PD KAMMI Lombok Barat, Muhamad Gumelar Fawaz, menegaskan bahwa kepengurusannya akan berjalan selaras dengan arah kebijakan PP KAMMI di bawah kepemimpinan Amri Akbar.
“Kami siap menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta tegak lurus terhadap arah gerak dan visi PP KAMMI. Fokus kami adalah memperkuat konsolidasi kader, membangun budaya intelektual di kampus, serta menghadirkan KAMMI yang semakin bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Gumelar.
Menurutnya, kepengurusan transisi ini menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan organisasi sekaligus mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) sebagai forum pembentukan kepengurusan definitif.
“Musda nantinya harus menjadi ruang demokrasi organisasi yang sehat, melahirkan pemimpin terbaik, dan memperkuat persatuan kader. Karena itu, kami mengajak seluruh kader untuk meninggalkan perbedaan pasca-Muktamar dan kembali fokus membesarkan KAMMI,” lanjutnya.
Penerbitan SK tersebut merupakan bagian dari upaya PP KAMMI menjaga kesinambungan organisasi, memastikan tertib administrasi, serta memberikan kepastian hukum bagi kepengurusan daerah dalam menjalankan aktivitas organisasi maupun menjalankan mandat hasil Muktamar XIV.
Dengan terbentuknya kepengurusan transisi ini, PD KAMMI Lombok Barat diharapkan mampu mempercepat konsolidasi internal, memperkuat kontribusi gerakan mahasiswa Islam di daerah, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi besar kepemimpinan PP KAMMI periode 2026–2028 yang mengedepankan persatuan, kohesi kebangsaan, dan pengabdian kepada umat serta bangsa.
