“Kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kesehatan rakyat, prestasi generasi muda, kemandirian perempuan, dan keadilan bagi penyandang disabilitas.”
Jakarta, 17 Oktober 2026 — Deklarator PEMIRA dari Pemuda Muslimin Indonesia, Rizki, memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Menurut Rizki, arah pembangunan tersebut merupakan implementasi nyata dari Asta Cita keempat yang menempatkan kualitas manusia sebagai fondasi utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Rizki menilai pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi strategis jangka panjang yang tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas keadilan sosial, serta membangun daya saing bangsa dalam menghadapi perubahan global.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen penting untuk menempatkan pembangunan manusia sebagai agenda strategis nasional. Kesehatan, pendidikan, olahraga, pemberdayaan perempuan, penguatan pemuda, serta perlindungan penyandang disabilitas merupakan satu kesatuan dalam membangun Indonesia yang kuat, berdaulat, dan berkeadilan,” ujar Rizki.
Kesehatan Rakyat sebagai Fondasi Ketahanan Nasional
Rizki menyoroti keberhasilan pemerintah memperluas pelayanan kesehatan preventif melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, program CKG telah menjangkau 70 juta peserta sepanjang 2025 melalui 10.225 puskesmas. Sementara itu, hingga 31 Juli 2026, sebanyak 73,8 juta penduduk telah mengikuti program tersebut sepanjang tahun berjalan, dengan target pemerintah mencapai 130 juta penduduk pada 2026.
Menurutnya, pencapaian tersebut memperlihatkan adanya perubahan pendekatan pembangunan kesehatan, dari dominasi pelayanan kuratif menuju penguatan pencegahan dan deteksi dini penyakit.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong penurunan angka stunting. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional menurun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024.
Rizki menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan harus disertai pemerataan tenaga medis, fasilitas kesehatan, akses pengobatan, serta peningkatan kualitas pelayanan di seluruh wilayah Indonesia.
“Kesehatan rakyat bukan sekadar urusan pelayanan medis, melainkan bagian dari ketahanan nasional. Negara yang kuat harus dibangun oleh masyarakat yang sehat, produktif, dan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Prestasi Olahraga Indonesia Menunjukkan Daya Saing Bangsa
Dalam bidang olahraga, Rizki memberikan apresiasi terhadap capaian atlet Indonesia dalam berbagai kompetisi internasional.
Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025, Indonesia berhasil meraih 91 medali emas dan menempati peringkat kedua klasemen akhir SEA Games 2025 Thailand. Capaian tersebut merupakan prestasi terbaik Indonesia pada SEA Games di luar negeri sejak 1995.
Indonesia juga berhasil memperoleh empat medali emas pada Asian Youth Games 2025 di Bahrain.
Rizki menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, dan dukungan pemerintah terhadap pembinaan prestasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa prestasi olahraga tidak boleh hanya dipandang sebagai pencapaian sesaat.
“Medali adalah simbol keberhasilan, tetapi sistem pembinaan merupakan fondasi kemenangan. Pemerintah harus terus memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini, meningkatkan kesejahteraan atlet, menyediakan infrastruktur olahraga yang merata, serta menjamin masa depan para atlet setelah menyelesaikan karier profesionalnya,” ungkap Rizki.
Ia juga mendorong penguatan olahraga masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional membangun budaya hidup sehat dan produktif.
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Harus Menjadi Kekuatan Pembangunan
Rizki menegaskan bahwa penguatan peran perempuan merupakan indikator penting kemajuan peradaban dan kualitas demokrasi suatu bangsa.
Ia mengapresiasi keberlanjutan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan gender, memperluas kesempatan ekonomi perempuan, serta memperkuat perlindungan perempuan dan anak.
Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indeks Ketimpangan Gender Indonesia menurun dari 0,472 pada 2020 menjadi 0,447 pada 2023. Capaian lintas periode pemerintahan tersebut menjadi salah satu fondasi yang perlu diperkuat melalui kebijakan berkelanjutan.
Pemerintah juga mengembangkan program Ruang Bersama Indonesia, memperluas pemanfaatan layanan pengaduan SAPA 129, serta memperkuat pengelolaan data perempuan dan anak berbasis desa dan kelurahan.
Menurut Rizki, kesetaraan gender tidak boleh berhenti pada retorika politik atau representasi simbolik, tetapi harus diwujudkan melalui akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, pembiayaan usaha, serta perlindungan hukum.
“Perempuan bukan sekadar pelengkap pembangunan, melainkan aktor utama perubahan sosial dan ekonomi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memberikan ruang kepada perempuan untuk tumbuh, memimpin, berkarya, dan menentukan masa depannya secara bermartabat,” jelasnya.
Pemuda sebagai Penggerak Transformasi Nasional
Rizki juga memberikan perhatian terhadap pembangunan generasi muda sebagai kekuatan strategis dalam menghadapi bonus demografi.
Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) mencapai 65,79, melampaui target yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Rizki, capaian tersebut perlu diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan digital, pengembangan kewirausahaan, penguatan karakter kebangsaan, serta keterlibatan pemuda dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat sinergi dengan organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat sipil agar potensi generasi muda dapat berkembang secara optimal.
“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan atau sekadar objek mobilisasi politik. Pemuda harus menjadi subjek pembangunan, pencipta inovasi, penggerak ekonomi, sekaligus penjaga nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi,” ujar Rizki.
Rizki juga mengingatkan bahwa pembangunan kepemudaan harus berorientasi pada kualitas, bukan semata-mata jumlah program atau kegiatan seremonial.
“Bonus demografi akan menjadi kekuatan apabila negara mampu menyediakan pendidikan berkualitas, lapangan kerja produktif, dan kesempatan kepemimpinan. Sebaliknya, tanpa perencanaan yang tepat, bonus demografi justru berpotensi menjadi persoalan sosial dan ekonomi,” tambahnya.
Penyandang Disabilitas Harus Mendapatkan Kesempatan yang Setara
Rizki turut mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pengembangan olahraga disabilitas dan perluasan kesempatan bagi atlet penyandang disabilitas.
Berdasarkan data Kementerian Pemuda dan Olahraga, pada 2025 terdapat 538 atlet yang mengikuti program pemusatan latihan nasional pada 42 cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade.
Indonesia juga berpartisipasi dalam 18 ajang kejuaraan dunia dan kualifikasi cabang olahraga Paralimpiade sepanjang 2025.
Menurut Rizki, perhatian terhadap olahraga disabilitas harus diperluas menjadi kebijakan inklusi yang menyeluruh, mencakup pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, transportasi, teknologi, serta akses terhadap fasilitas publik.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat konstitusi dan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“Penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan, melainkan warga negara yang memiliki hak konstitusional yang sama. Negara berkewajiban menghilangkan hambatan struktural, membuka kesempatan, serta memastikan setiap warga negara dapat berpartisipasi secara bermartabat dalam pembangunan,” tegas Rizki.
Apresiasi Harus Diiringi Pengawasan dan Evaluasi
Lebih lanjut, Rizki menegaskan bahwa berbagai capaian pemerintah patut diapresiasi secara objektif, tetapi tidak boleh menghilangkan ruang evaluasi dan kritik konstruktif.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional harus diukur melalui indikator yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan anggaran pembangunan SDM benar-benar menghasilkan perubahan terhadap kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar meningkatkan jumlah kegiatan dan laporan administratif.
Rizki mendorong pemerintah untuk memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan, keberlanjutan pembinaan olahraga, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan partisipasi pemuda, serta penyediaan fasilitas dan kesempatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
“Dukungan terhadap pemerintah harus dibangun di atas objektivitas dan kepentingan rakyat. Apa yang telah berhasil harus diapresiasi, sedangkan kekurangan harus diperbaiki. Pembangunan tidak boleh terjebak pada angka statistik yang terlihat baik di atas kertas, tetapi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Membangun Indonesia Emas 2045 dengan Prinsip Keadilan Sosial
Sebagai Deklarator PEMIRA dari Pemuda Muslimin Indonesia, Rizki menegaskan bahwa agenda pembangunan manusia harus menjadi gerakan bersama seluruh komponen bangsa.
Ia mengajak organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas perempuan, organisasi olahraga, dan kelompok penyandang disabilitas untuk mengambil peran aktif dalam mendukung sekaligus mengawal pembangunan nasional.
Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan pemerataan kesempatan, penguatan kualitas manusia, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan struktural.
“Indonesia Emas 2045 tidak boleh menjadi sekadar slogan pembangunan. Indonesia Emas harus menjadi kenyataan ketika setiap anak memperoleh akses kesehatan dan pendidikan yang layak, setiap pemuda mempunyai kesempatan berkarya, setiap perempuan mendapatkan ruang kepemimpinan, setiap atlet memperoleh pembinaan yang berkualitas, dan setiap penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan secara mandiri serta bermartabat,” ungkapnya.
Rizki menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya kolaborasi nasional dalam mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
“Negara yang besar bukan hanya negara yang kuat secara ekonomi dan pertahanan, tetapi negara yang mampu memuliakan manusianya. Kesehatan adalah fondasi, olahraga adalah kebanggaan, perempuan adalah kekuatan, pemuda adalah masa depan, dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas adalah ukuran keadilan sebuah bangsa. Inilah arah pembangunan Indonesia yang harus kita kawal bersama,” pungkas Rizki.
───
RIZKI
Deklarator PEMIRA
Pemuda Muslimin Indonesia
