Jakarta – Pernyataan Kepala Bakom RI, M. Qodari, yang menyebut Presiden Prabowo sebagai “Panglima Terdepan” melawan kebocoran APBN memicu kritik pedas. Pemerintah sebelumnya meminta mahasiswa mendukung langkah efisiensi anggaran usai gelombang demonstrasi kemarin.
Fungsionaris PB HMI, Riski Agussalim Siregar, menilai ajakan tersebut bernada defensif dan merupakan upaya kooptasi gerakan. “Tugas mahasiswa itu social control dan mitra kritis pemerintah, bukan pemandu sorak kekuasaan,” tegas Riski saat diwawancarai awak media di Jakarta, Minggu (14/6/2026).
Riski juga menyoroti kontradiksi klaim efisiensi pemerintah dengan realita postur kabinet yang gemuk serta banyaknya badan baru yang justru membebani belanja birokrasi.
Terkait klaim Bakom RI bahwa pemangkasan anggaran berhasil menghemat Rp 300 triliun, HMI menantang pemerintah untuk membuka data tersebut secara transparan ke publik. “Angka itu fantastis di atas kertas, tapi pos mana yang dipangkas? Jangan sampai mengorbankan pendidikan dan kesehatan. Tanpa audit terbuka, ini cuma komoditas politik untuk meredam mahasiswa,” cecarnya.
Riski menegaskan mahasiswa tidak akan tinggal diam selama dampak APBN yang bersih belum dirasakan langsung oleh rakyat kecil. “Selama kebocoran masih terasa di dompet rakyat, jangan harap mahasiswa berhenti turun ke jalan. Berhentilah membuat retorika!” pungkasnya.
