NTB – KASTA NTB mengecam keras kebijakan pengadaan fasilitas mobil operasional mewah bagi jajaran direksi baru Bank NTB Syariah. Dalam kebijakan tersebut, Direktur Utama difasilitasi kendaraan sekelas BMW dengan nilai sekitar Rp1,2 miliar, sementara para direktur lainnya masing-masing mendapatkan Mazda CX-5 senilai kurang lebih Rp850 juta. Total anggaran yang digelontorkan diperkirakan mencapai Rp4,8 miliar.
Presiden KASTA NTB, Lalu Wink Haris, menilai kebijakan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap semangat efisiensi anggaran yang tengah digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kebijakan pengadaan mobil operasional mewah melalui skema Car Owner Partnership (CoP), yang pembiayaannya ditanggung penuh oleh perusahaan, menunjukkan minimnya sensitivitas terhadap kondisi saat ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa sepanjang periode 2025–2026, Bank NTB Syariah tengah menghadapi sejumlah persoalan serius. Di antaranya adalah terganggunya layanan mobile banking dalam waktu yang cukup lama, serta dugaan transaksi ilegal akibat serangan siber yang nilainya mencapai sekitar Rp180 miliar.
Menurut KASTA NTB, berbagai persoalan tersebut seharusnya menjadi momentum bagi jajaran direksi baru untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi struktural maupun peningkatan kualitas layanan, guna memulihkan kepercayaan publik yang sempat menurun.
“Publik berharap direksi baru fokus pada perbaikan kinerja di tahun pertama, bukan justru memprioritaskan fasilitas jabatan,” lanjut Lalu Wink Haris.
Alih-alih menunjukkan langkah konkret pemulihan, kebijakan ini justru memantik resistensi publik. Direksi dinilai lebih mengedepankan kemewahan dibandingkan pembuktian kinerja yang sejalan dengan harapan masyarakat.
KASTA NTB menilai sikap tersebut mencerminkan kecenderungan hedonisme di tengah kondisi ekonomi masyarakat NTB yang masih menghadapi berbagai tekanan.
“Kami mendesak agar kebijakan ini ditinjau ulang dan direksi Bank NTB Syariah lebih mengutamakan kepentingan publik serta pemulihan kepercayaan nasabah,” tutupnya.
