NTB — KASTA NTB menyoroti langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mensuspensi atau menutup sementara 302 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penutupan tersebut dilakukan dengan alasan belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum lengkapnya Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).
KASTA NTB menilai langkah tersebut justru mencerminkan adanya keteledoran dan kelalaian BGN dalam melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan dokumen esensial dapur SPPG sebelum diizinkan beroperasi.
Presiden KASTA NTB, Lalu Wink Haris, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak dijalankan secara tergesa-gesa tanpa memastikan seluruh tahapan dan persyaratan telah dipenuhi secara menyeluruh.
“Program Makan Bergizi Gratis seharusnya dijalankan dengan baik dan tidak sekadar mengejar percepatan operasional. Seluruh syarat dan ketentuan, terutama terkait perizinan dan dokumen penting, wajib diprioritaskan,” tegasnya.
Ia menambahkan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut sangat berkaitan erat dengan aspek higienitas makanan serta jaminan kualitas pangan bagi siswa sebagai penerima manfaat.
Menurutnya, pemenuhan standar seperti SLHS dan IPAL menjadi krusial untuk meminimalisir potensi terjadinya keracunan makanan serta memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi tetap terjamin.
Lebih lanjut, KASTA NTB meminta BGN untuk mengambil langkah yang lebih tegas terhadap dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Tidak hanya sebatas penutupan sementara, tetapi juga penutupan permanen bagi pihak yang mengabaikan peringatan.
“Kami meminta langkah lebih tegas, tidak hanya penutupan sementara, tetapi juga penutupan permanen bagi dapur yang mengabaikan kewajiban melengkapi dokumen. Apalagi sejak awal sudah diberikan peringatan,” ujarnya.
KASTA NTB menilai, dampak dari penutupan sementara ini tidak hanya merugikan pengelola dapur, tetapi juga berdampak langsung kepada siswa sebagai penerima manfaat, serta berpotensi menghambat pencapaian target program strategis nasional tersebut.
Selain itu, tingginya jumlah dapur SPPG yang disuspensi di NTB dibandingkan daerah lain dinilai sebagai indikator lemahnya pengawasan BGN, khususnya dalam memastikan pemenuhan SLHS dan IPAL.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan belum maksimal dan cenderung tidak dilakukan secara ketat sejak awal pelaksanaan program di NTB,” tutupnya.
