Oleh : Muhamad Gumelar Fawaz (Kader Kammi Mataram)
Setengah abad lebih telah berlalu sejak 17 April 1958 sebagai tonggak berdirinya Lombok Barat, yang kini genap berusia 68 tahun sebuah fase matang yang mencerminkan perjalanan panjang penuh dinamika. Momentum ulang tahun ini mengusung tema Patuh Begawean (serius bekerja), yang seharusnya tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga ruang refleksi jernih atas realitas. Di tengah narasi besar “Sejahtera dari Desa” yang digaungkan pemerintah daerah, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana visi tersebut benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat desa, dan apakah pembangunan yang dilakukan telah menyentuh akar persoalan atau masih terpusat pada wajah kota yang tampak maju namun menyisakan ketimpangan di wilayah desa?
Sebagai bagian dari generasi muda yang menyaksikan langsung dinamika pembangunan daerah, saya melihat bahwa Lombok Barat hari ini berada pada persimpangan penting. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur terlihat nyata, khususnya di wilayah pusat pemerintahan seperti direnovasikan nya Bundaran Giri Menang Square dan dibangun nya proyek Alun – alun kota Gerung megah dengan menghabiskan anggaran miliaran. Namun di sisi lain, masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara komprehensif. Tulisan ini mencoba merefleksikan tiga isu utama: pendidikan dan kemiskinan, serta pariwisata yang berkelanjutan.
Ketika Akses Pendidikan Belum Menjadi Hak yang Merata
Persoalan pendidikan di Lombok Barat tidak bisa dilepaskan dari realitas kemiskinan yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat masih berada pada kisaran sekitar 12–13 persen dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan. Dalam konteks yang sama, persoalan anak tidak sekolah juga masih menjadi tantangan serius. Data Anak Tidak Sekolah (ATS) dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa jumlahnya mencapai ribuan anak, baik yang tidak pernah sekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kondisi ini tercermin pula dari rata-rata lama sekolah masyarakat Lombok Barat yang masih berada di kisaran 7,1 tahun, atau setara dengan jenjang SMP. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi belum sepenuhnya merata di tengah masyarakat desa di Lombok Barat.
Jika melihat lebih dekat ke wilayah seperti Sekotong, persoalan ini terasa lebih konkret dan tidak lagi sekadar angka. Berdasarkan data Anak Tidak Sekolah (ATS), terdapat ratusan anak di wilayah ini yang tidak melanjutkan pendidikan. Dalam beberapa kasus yang dapat diamati, anak-anak usia sekolah menengah lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dibandingkan melanjutkan sekolah. Pilihan tersebut sering kali bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena keterbatasan yang mereka hadapi, seperti kondisi ekonomi, jarak sekolah yang cukup jauh, serta minimnya sarana transportasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melanggengkan siklus ketertinggalan, di mana keterbatasan pendidikan hari ini akan berpengaruh pada rendahnya kesempatan kerja dan kesejahteraan di masa depan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia belum menjadi prioritas utama secara merata. Jika visi “sejahtera dari desa” ingin benar-benar diwujudkan, maka pendidikan harus ditempatkan sebagai fondasi utama. Pemerintah daerah perlu memperkuat program beasiswa afirmatif bagi siswa dari keluarga kurang mampu, memperluas akses sekolah di wilayah terpencil, serta memberikan subsidi transportasi pendidikan. Selain itu, optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan formal tetap memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
Kemiskinan yang Masih Menjadi Realitas Struktural.
Kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat masih menjadi persoalan mendasar. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kemiskinan masih berada pada kisaran belasan persen dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menandakan masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Lebih dari itu, kemiskinan di Lombok Barat cenderung bersifat struktural karena dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, dan belum meratanya pembangunan di wilayah desa.
Kasus Inaq Reme di Desa Kuranji Dalang memperlihatkan bahwa kemiskinan juga berkaitan dengan lemahnya sistem pendataan. Sebagai warga yang hidup dalam keterbatasan, ia justru tidak sepenuhnya terjangkau bantuan sosial. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam proses verifikasi data masyarakat miskin. Implikasinya, bantuan berpotensi tidak tepat sasaran dan kelompok paling rentan justru terabaikan dari intervensi pemerintah.
Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pembenahan data berbasis by name by address dengan melibatkan pemerintah desa. Dinas terkait harus aktif melakukan verifikasi lapangan agar kasus serupa tidak terulang. Selain itu, intervensi tidak cukup hanya berupa bantuan sosial, tetapi juga perlu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, dan akses layanan dasar. Dalam kerangka “sejahtera dari desa”, kebijakan harus benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Potensi Sektor Pariwisata Belum Dikelola Secara Berkelanjutan
Lombok Barat memiliki kekayaan alam yang luar biasa, terutama di kawasan Senggigi dan Sekotong. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, geliat pariwisata di daerah ini tampak mengalami stagnasi, bahkan penurunan daya tarik. Senggigi yang dulunya menjadi ikon wisata Lombok kini mulai kehilangan pamor, sementara Sekotong yang menyimpan potensi besar belum mampu berkembang secara optimal.
Permasalahan utama yang terlihat adalah kurangnya pengelolaan yang berkelanjutan. Banyak desa wisata dibentuk, namun tidak disertai dengan pendampingan yang memadai. Infrastruktur pendukung seperti akses jalan, penerangan, dan fasilitas umum masih menjadi kendala. Di sisi lain, persoalan lingkungan seperti pengelolaan sampah di Kebun Kongok juga menjadi ironi yang mencederai citra pariwisata daerah yang berimbas pada sektor pariwisata.
Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata masih bersifat parsial dan belum terintegrasi. Pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan dari sekadar pembangunan fisik menjadi pembangunan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Pendampingan desa wisata, promosi digital terpadu, event” Skala nasional maupun internasional harus mulai di galakkan serta penyediaan infrastruktur yang memadai harus menjadi prioritas. Tanpa itu, potensi besar yang dimiliki hanya akan menjadi potensi yang tidak pernah benar-benar dimanfaatkan.
Refleksi menguatkan arah menuju Sejahtera Dari Desa.
Refleksi ini membawa kita pada satu kesadaran penting: bahwa pembangunan Lombok Barat masih menghadapi tantangan ketimpangan antara pusat dan desa. Pembangunan fisik yang terlihat di wilayah perkotaan memang memberikan kesan kemajuan, namun belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan yang merata. Pendidikan yang belum inklusif, kebijakan pengentasan kemiskinan yang belum tepat sasaran serta sektor pariwisata yang belum dikelola secara berkelanjutan, menunjukkan bahwa visi “sejahtera dari desa” masih membutuhkan kerja keras dan komitmen yang lebih kuat.
Namun demikian, refleksi ini bukanlah bentuk pesimisme. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kepedulian dan harapan agar Lombok Barat dapat melangkah ke arah yang lebih baik. Di usia ke-68 ini, Lombok Barat memiliki kesempatan untuk menata ulang arah pembangunannya—dari yang semula berfokus pada fisik menjadi lebih berorientasi pada pembangunan manusia dan pemberdayaan desa.
Harapan saya sederhana, namun mendasar: semoga di usia yang semakin matang ini, Lombok Barat benar-benar menjadikan desa sebagai pusat kesejahteraan, bukan sekadar slogan. Semoga anak-anak desa memiliki akses pendidikan yang lebih baik, pariwisata berkembang tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan, dan kebijakan pengetasan kemiskinan yang tepat sasaran.
Lebih dari itu, semoga pemerintah daerah hadir tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi sebagai penggerak perubahan yang nyata. Karena pada akhirnya, kesejahteraan tidak diukur dari megahnya bangunan, tetapi dari seberapa jauh masyarakatnya merasa hidup lebih layak, lebih berdaya, dan lebih memiliki harapan.
Selamat ulang tahun ke-68 Lombok Barat. Semoga refleksi hari ini menjadi pijakan untuk masa depan yang lebih adil, lebih merata, dan benar-benar sejahtera—dimulai dari desa.
