Lombok Tengah – Menyikapi maraknya protes dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu, baik tenaga medis, guru, maupun tenaga teknis lainnya di lingkup Pemerintah Daerah Lombok Tengah, terkait jumlah upah bulanan yang hanya sebesar Rp200.000, KASTA NTB menyampaikan apresiasi atas perjuangan para tenaga kesehatan dan guru P3K paruh waktu.
Presiden KASTA NTB Lalu Wink Haris menyampaikan bahwa, nominal upah bulanan sebesar Rp200.000 tentu sangat tidak layak dan tidak sebanding dengan beban kerja serta nilai pengabdian yang mereka berikan kepada masyarakat.
“Nilai tersebut jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan dedikasi para tenaga kesehatan dan guru yang memiliki peran vital dalam pelayanan publik,” ujar LWH Presiden KASTA NTB.
LWH menambahkan, Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah agar nilai upah tersebut dapat segera diperbaiki
“Kami memahami bahwa proses pengangkatan P3K paruh waktu bagi tenaga honorer yang masuk dalam database BKN dilakukan pada akhir tahun 2025 dan mulai bekerja pada awal tahun 2026. Hal ini tentu berdampak pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk upah P3K paruh waktu,” lanjut Presiden KASTA.
Namun demikian, alokasi anggaran sebesar Rp17 miliar untuk menggaji 4.542 orang P3K paruh waktu pada tahun 2026 dinilai masih belum memadai.
“Kami menyarankan kepada Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk meningkatkan anggaran gaji P3K paruh waktu secara bertahap (gradual), agar tidak langsung membebani fiskal daerah. Pada APBD Perubahan tahun 2026, dapat mulai dialokasikan anggaran yang lebih besar, dan ditingkatkan secara berkelanjutan setiap tahun hingga mencapai nilai upah yang layak,” tambah Lalu Wink Haris.
Peran tenaga P3K paruh waktu, khususnya tenaga kesehatan dan guru, sangat vital dalam upaya bersama mewujudkan Lombok Tengah yang sehat dan cerdas.
