Jakarta – Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEKSMA) Universitas Jayabaya memberi rapor merah terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. LEKSMA menyoroti tujuh persoalan nasional dan menyatakan siap terlibat dalam aksi mahasiswa pada 20 Oktober 2026.
Ketua LEKSMA Universitas Jayabaya, Nurkarisma, mengatakan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi ajang evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Dia menilai keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran dan banyaknya program yang dijalankan.
“Pemerintahan tidak boleh hanya sibuk membangun citra keberhasilan, sementara persoalan mendasar rakyat masih menuntut jawaban. Dua tahun kepemimpinan harus menjadi momentum evaluasi yang jujur dan terbuka,” kata Nurkarisma dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).
Menurut Nurkarisma, persoalan pendidikan, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia perlu mendapat perhatian serius. Dia juga menyoroti pentingnya menjaga ruang kebebasan berpendapat di tengah kehidupan demokrasi.
LEKSMA Universitas Jayabaya menyampaikan tujuh isu yang menjadi sorotan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pertama, LEKSMA mendorong perluasan akses pendidikan gratis dan terjangkau serta pembaruan Sistem Pendidikan Nasional yang melibatkan masyarakat, peserta didik, dan tenaga pendidik.
Kedua, evaluasi penanganan bencana dan pengusutan kebakaran hutan dan lahan, terutama di Kalimantan. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi bencana, pemulihan masyarakat terdampak, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan.
Ketiga, LEKSMA menolak militerisme di ruang sipil. Organisasi mahasiswa itu menilai supremasi sipil harus dijaga agar kewenangan militer dan lembaga sipil tetap berjalan sesuai konstitusi.
Keempat, pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. LEKSMA meminta pemerintah membuka informasi mengenai anggaran, pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan dampak program tersebut kepada masyarakat.
Kelima, percepatan reforma agraria dan perlindungan hak masyarakat adat. Pemerintah didorong menyelesaikan konflik agraria secara transparan serta memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat dan wilayah adat.
Keenam, penegakan supremasi hukum dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. LEKSMA meminta penegakan hukum dilakukan secara independen dan tanpa diskriminasi, sekaligus menjamin hak korban atas keadilan dan pemulihan.
Ketujuh, penghentian tindakan represif terhadap masyarakat. LEKSMA menegaskan demonstrasi damai dan penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi.
LEKSMA Universitas Jayabaya menyatakan siap terlibat dalam konsolidasi mahasiswa dan masyarakat sipil menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026. Gerakan tersebut diarahkan untuk menyampaikan evaluasi dan tuntutan perbaikan kebijakan pemerintah.
Nurkarisma mengatakan mahasiswa harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, bukan hanya menyampaikan kritik tanpa tindak lanjut.
“Mahasiswa bukan penonton dalam perjalanan bangsa. Kami tidak memiliki kemewahan untuk diam ketika kepentingan rakyat dipertaruhkan. Peringatan dua tahun pemerintahan ini harus menjadi momentum untuk menagih janji, menguji kebijakan, dan menuntut pertanggungjawaban,” ujarnya.
Dia menegaskan penyampaian aspirasi akan mengedepankan prinsip demokrasi, solidaritas, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
“Negara tidak boleh alergi terhadap kritik, sebab demokrasi tidak tumbuh dari kepatuhan tanpa pertanyaan, melainkan dari keberanian rakyat untuk mengawasi kekuasaan,” kata Nurkarisma.
LEKSMA Universitas Jayabaya meminta pemerintah membuka ruang dialog dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Organisasi tersebut menilai dua tahun pemerintahan harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kesesuaian antara janji politik, pelaksanaan kebijakan, dan kondisi yang dihadapi rakyat.
